Mungkin sekarang tidak ada laporan. Tapi prediksi kita akan lebih tinggi, yang pasti lebih tinggi dari tahun 2021. Harapan kita bisa mendekati kondisi normal

Bandung (ANTARA) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai meningkat setelah pandemi melambat dan kasus COVID-19 menurun.

Kepala Bapenda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen mengatakan, pandemi menyebabkan penurunan PAD Kota Bandung khususnya dari sektor pajak hotel akibat sejumlah pembatasan.

“Mei belum ada laporan. Tapi prediksi kita lebih tinggi, yang pasti di atas 2021. Kita berharap bisa mendekati kondisi normal,” kata Iskandar di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

PAD dari sektor perhotelan, menurut dia, pada 2022 akan mendekati angka normal seperti sebelum pandemi. Pada Januari 2019 penerimaan pajak hotel mencapai Rp. 35,9 miliar, kemudian turun menjadi Rp. 35,2 miliar pada Januari 2020, meski belum ada pembatasan akibat pandemi. Pada Januari 2021, pendapatan turun menjadi Rp. 12,6 miliar karena masih dalam lingkungan PPKM yang ketat.

Namun, begitu tahun 2022 saat pandemi mulai melambat, lanjutnya, penerimaan pajak hotel bisa menyentuh angka Rp 34,8 miliar, meski masih ada sejumlah pembatasan.

Baca juga: Kemendagri dorong optimalisasi barang milik daerah untuk meningkatkan PAD

“Juni 2020 saat Lebaran, pajak hotel hanya mencapai Rp 1,6 miliar, padahal tahun sebelumnya Rp 18,2 miliar, karena saat itu kasus COVID-19 melonjak tinggi. Tahun 2021 akan ada sedikit pelonggaran, meski ada masih varian Omicron, realisasi pajak hotel bisa mencapai Rp 12,4 miliar,” ujarnya.

Selain itu, Iskandar juga menyampaikan pencapaian penerimaan pajak tertinggi di Kota Bandung berasal dari Pajak Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian sebesar Rp. 543,9 miliar pada tahun 2021. Terbesar kedua adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 509 miliar dan yang ketiga adalah pajak restoran. Rp 208,6 miliar.

“Kemudian ada pajak penerangan jalan yang mencapai Rp 192,2 miliar. Kemudian pajak hotel mencapai Rp 163,9 miliar pada 2021,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan beberapa relaksasi juga mengurangi penerimaan pajak. Untuk PBB, katanya, pengurangannya bisa sampai ratusan miliar. Di tengah itu semua, pihaknya melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak, seperti layanan QRIS untuk pembayaran PBB.

“Kami memudahkan masyarakat untuk membayar, sekarang pembayaran PBB bisa menggunakan QRIS,” ujarnya.

Baca juga: Airlangga: Transaksi Elektronik Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah


Reporter: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Risbiani Fardaniah
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.